Halaman
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
21
Sumber:
www.
fl
ickr.com
Bab
2
Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia
Peta
Konsep
Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan untuk
mengatur kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan itu ada
di tingkat pusat maupun di daerah. Peraturan perundang-undangan pusat
berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Peraturan perundang-
undangan dibuat oleh pemerintah pusat. Ada juga peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Apa saja peraturan
perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat? Samakah dengan
peraturan perundang-undangan di tingkat daerah?
Dengan belajar mengenai peraturan perundang-undangan ini, di-
harapkan kalian sebagai warga suatu daerah dapat menjelaskan penger-
tian peraturan perundang-undangan dan memberi contoh peraturan
perundang-undangan tersebut. Selain itu, kalian diharapkan mampu
menaati serta melaksanakan peraturan yang berlaku.
Melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan Perundang-
undangan
membahas
Peraturan Perundang-undangan di
Tingkat Pusat
Peraturan Perundang-undangan di
Tingkat Daerah
Jenis Peraturan Perundang-
undangan
Contoh Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan Pajak, Lalu Lintas, Anti
Korupsi, Larangan Merokok
22
Pendidikan Kewarganegaraan 5
Pada pelajaran bab II ini, kalian akan belajar tentang peraturan
perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Di sekolah, kalian
tentunya sudah mengenal adanya peraturan sekolah. Misalnya tata tertib
sekolah, tata tertib kelas, peraturan upacara bendera, dan sebagainya.
Peraturan sekolah digunakan untuk mengatur warga sekolah dan berlaku
di sekolah yang bersangkutan.
Apa yang akan kalian lakukan bila ada suatu
peraturan? Misalnya tentang tata tertib kelas. Ten-
tunya kalian akan membaca, menerima, menaatinya
kemudian berusaha melaksanakan apa yang tertulis
dalam tata tertib itu bukan?
Peraturan dibuat untuk mengatur orang agar ber-
sedia bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan
peraturan adalah terciptanya ketertiban, keamanan,
keadilan, dan kesejahteraan dalam pergaulan hidup.
Dengan melaksanakan peraturan yang berlaku akan
tercipta ketertiban dalam kehidupan bernegara.
Sebelumnya kalian telah mengenal peraturan-
peraturan yang ada di sekitar kita. Misalnya peraturan
sekolah, peraturan rukun tetangga, peraturan desa,
dan sebagainya. Perhatikan contoh peraturan sekolah
di bawah ini.
Tata Tertib
Sekolah Dasar Negeri 2 Suka Maju
A.
Peraturan Perundang-undangan
1. Jam pelajaran pertama dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 12.00
WIB untuk kelas IV, V, dan VI, untuk kelas I, II, dan III berakhir pukul 10.30
WIB.
2.
Semua siswa diwajibkan memakai seragam putih-merah pada hari Senin sampai
dengan Kamis dan memakai seragam coklat atau pramuka pada hari Jumat
dan Sabtu.
3.
Dilarang meninggalkan ruang kelas pada jam pelajaran kecuali atas izin guru
yang bersangkutan.
4. Dilarang makan ataupun minum pada jam pelajaran.
5. Dilarang membawa senjata tajam di lingkungan sekolah.
Di antara kalian ada juga yang sudah mengenal adanya peraturan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
23
daerah, peraturan bupati, peraturan presiden. Ada
juga yang disebut undang-undang. Semua itu dapat
kita katakan peraturan perundang-undangan negara.
Apa itu peraturan perundang-undangan? Pera-
turan perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum.
Negara Indonesia mempunyai banyak sekali jenis
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-
undangan itu ada yang berada pada tingkatan yang pal-
ing tinggi sampai pada peraturan perundang-undangan
tingkat rendah.
Adapun jenis dan tingkatan peraturan perundang-
undangan di Indonesia itu adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945
2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-undang (Perppu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah (Perda)
Dari berbagai jenis peraturan perundang-undan-
gan itu, ada peraturan perundang-undangan tingkat
pusat yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada pera-
turan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan
perundang-undangan tingkat daerah berlaku hanya
pada suatu daerah yang dimaksudkan dalam peraturan
itu. Baik peraturan perundang-undangan tingkat pusat
maupun daerah semuanya harus ditaati oleh semua
warga negara yang bersangkutan tanpa terkecuali.
Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
akan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan.
1. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat
Pusat
Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat
Tuliskan jenis
dan tingkatan
peraturan
perundang-
undangan di
Indonesia ber-
sama teman-
teman kalian!
Lakukan
secara bergan-
tian di depan
kelas dengan
dipandu bapak
atau ibu guru.
U
ji
D
iri
24
Pendidikan Kewarganegaraan 5
mencakup:
a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia 1945.
b. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pen-
ganti Undang-undang (Perppu).
c. Peraturan Pemerintah (PP).
d. Peraturan Presiden (Perpres).
a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan
perundang-undangan tertinggi negara. UUD 1945 dika-
takan sebagai hukum dasar negara. Sebagai hukum
dasar maka semua peraturan perundang-undangan
nantinya bersumber pada UUD 1945 itu. Apakah kalian
mempunyai UUD 1945?
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
Undang-undang adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Contoh:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Ada undang-undang yang dibuat dengan maksud
untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam
UUD 1945. Misalnya perihal tentang pemerintahan
daerah dalam pasal 18 ayat 7 dinyatakan bahwa
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang”. Undang-undang
yang dibentuk untuk melaksanakan amanat pasal 18
ayat 7 tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dapatkah kalian
memberi contoh lainnya?
Undang-undang yang dibuat dengan maksud un-
tuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945 terse-
Sebutkan
Undang-
Undang Dasar
yang pernah
berlaku di
Indonesia!
U
ji
D
iri
Apakah suatu
undang-
undang
dapat berlaku
meskipun be-
lum mendapat
persetujuan
presiden?
U
ji
D
iri
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
25
but dinamakan undang-undang organik.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
disingkat perpu adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal keg-
entingan yang memaksa. Dalam hal ini presiden tidak
perlu persetujuan DPR terlebih dahulu untuk mem-
buat peraturan yang sederajat dengan undang-undang
karena keadaan darurat. Contohnya adalah Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indo-
nesia No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
ini nantinya juga harus dimintakan persetujuan DPR.
Apabila DPR menyetujui maka dijadikan undang-un-
dang. Apabila DPR tidak menyetujui maka peraturan
pemerintah pengganti undang-undang itu dicabut.
c. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah adalah peraturan perun-
dang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk
menjalankan undang-undang. Dalam suatu undang-
undang pada umumnya disebutkan bahwa hal-hal yang
belum diatur dalam undang-undang ini atau hal-hal
teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan peraturan
pemerintah. Berdasarkan amanat ini maka presiden
membentuk peraturan pemerintah untuk melaksana-
kan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Contoh:
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2005 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional.
d. Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan presiden adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh presiden. Peraturan presi-
den disingkat dengan perpres. Contoh: Peraturan Presi-
T
ahukah
K
amu
Undang-undang
dibuat oleh DPR
bersama-sama
presiden untuk
melaksanakan
UUD 1945. Ran-
cangan Undang-
Undang(RUU)
dapat berasal
dari DPR, presi-
den, dan DPD.
Apakah un-
dang-undang
mempunyai
kedudukan
sama dengan
perppu?
U
ji
D
iri
26
Pendidikan Kewarganegaraan 5
den No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.
2. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat
Daerah
Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah
mencakup peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku untuk daerah, seperti peraturan kepala daer-
ah, keputusan kepala daerah, dan peraturan desa.
Peraturan daerah atau perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
kepala daerah.
Berdasar pada tingkatan peraturan perundang-
undangan tersebut maka peraturan daerah atau perda
merupakan peraturan perundang-undangan yang be-
rada pada tingkatan bawah.
Peraturan daerah merupakan peraturan perun-
dang-undangan yang terdapat di daerah. Peraturan
daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh daerah
untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan
menampung kondisi khusus dari daerah yang bersang-
kutan. Yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.
Macam peraturan daerah meliputi:
a. Peraturan daerah provinsi
b. Peraturan daerah kabupaten
c. Peraturan daerah kota
d. Peraturan desa atau yang setingkat
Penjelasannya sebagai berikut.
a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD
provinsi bersama gubernur selaku kepala daerah
provinsi.
b. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh DPRD
kabupaten bersama dengan bupati selaku kepala
daerah kabupaten.
c. Peraturan daerah kota dibuat oleh DPRD kota
Berdasar-
kan asas apa
pembentukan
suatu pera-
turan daerah
itu?
U
ji
D
iri
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
27
bersama dengan walikota selaku kepala daerah
kota.
d
. Peraturan desa dibuat oleh Badan Permusya-
waratan Desa bersama kepala desa.
Peraturan daerah dibuat untuk mengatur penye-
lenggaraan pemerintahan di daerah. Peraturan daerah
isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-
undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP). Apabila
peraturan daerah isinya bertentangan maka dapat di-
batalkan oleh pemerintah.
Peraturan daerah disusun bersama oleh kepala
daerah bersama dengan DPRD. Ini mengandung mak-
sud bahwa peraturan daerah yang ditetapkan oleh
kepala daerah harus dengan persetujuan DPRD. Tanpa
adanya persetujuan DPRD maka peraturan daerah itu
tidak dapat ditetapkan dan tidak bisa diberlakukan.
Sebelum menjadi peraturan daerah bentuknya
berupa rancangan peraturan daerah disingkat rap-
erda.
Raperda dapat berasal dari kepala daerah (gu-
bernur, bupati, atau walikota) dan dapat berasal dari
DPRD. Jadi, kepala daerah dapat membuat rancangan
peraturan daerah. Demikian pula DPRD dapat menga-
jukan suatu rancangan peraturan daerah.
Raperda tersebut selanjutnya dibahas bersama oleh
kepala daerah dengan DPRD. Jika dalam satu masa
sidang, DPRD dan gubernur atau bupati/walikota me-
nyampaikan raperda mengenai materi yang sama maka
yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan
oleh DPRD. Sedangkan raperda yang disampaikan gu-
bernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan
untuk dipersandingkan.
Apabila raperda tersebut disepakati dengan
persetujuan DPRD, kepala daerah menetapkan raperda
tersebut menjadi peraturan daerah. Jadi, raperda yang
sudah dibahas dan disetujui oleh DPRD perlu ditetap-
kan oleh kepala daerah sebagai peraturan daerah.
Raperda ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wa-
Siapakah yang
berwenang
menyusun
raperda?
U
ji
D
iri
T
ahukah
K
amu
Badan Per-
musyawaratan
Desa berfungsi
menetapkan
peraturan desa
bersama kepala
desa, menam-
pung dan meny-
alurkan aspirasi
masyarakat.
28
Pendidikan Kewarganegaraan 5
likota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan
tersebut disetujui bersama. Dalam hal raperda tidak
ditetapkan gubernur atau bupati/walikota dalam waktu
sebagaimana dimaksud maka rancangan perda tersebut
sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan me-
muatkannya pada lembaran daerah. Rumusan kalimat
pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah,”
dengan mencantumkan tanggal sahnya. Kalimat penge-
sahan tersebut dibubuhkan pada halaman terakhir
perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam
lembaran daerah.
Peraturan daerah yang sudah ditetapkan se-
lanjutnya diundangkan dengan cara dimuatkan
dalam suatu lembaran daerah. Pengundangan terse-
but dimaksudkan agar peraturan daerah tersebut
mengikat seluruh warga di daerah dan berlaku
di daerah yang bersangkutan. Untuk membantu kepala
daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diben-
tuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Penyusunan peraturan daerah tersebut digambarkan
sebagai berikut.
Apa yang
kalian ketahui
tentang lem-
baran daerah?
U
ji
D
iri
Sumber:
www.blogspot.com
Gambar 2.1
Satpol PP bertugas membantu
kepala daerah dalam menegakkan perda
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
29
Bagan
Penyusunan peraturan daerah
Apa isi peraturan daerah?
Sebelumnya telah dikemukakan bahwa peraturan
daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Oleh karena itu, isi peraturan daerah adalah
tentang:
a. Hal-hal mengenai urusan penyelenggaraan pemer-
intahan di daerah, misalnya masalah pendidikan
di daerah.
b. Hal-hal mengenai kondisi khusus di daerah yang
bersangkutan. Misalnya, suatu kabupaten banyak
memiliki hutan jati, maka dibuat peraturan daerah
tentang pengelolaan hasil hutan jati.
c. Sebagai penjabaran peraturan perundang-un-
dangan yang lebih tinggi. Misalnya ada undang-
undang tentang pajak bumi dan bangunan maka
daerah membuat perda untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang tersebut.
Selain peraturan daerah (perda) masih terdapat
peraturan-peraturan lain yang dibuat di daerah dan
berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Peraturan
itu, contohnya:
a. Peraturan kepala daerah, yang mencakup:
1) Peraturan gubernur
2) Peraturan bupati
3) Peraturan walikota
b. Keputusan kepala daerah, yang mencakup:
1) Keputusan gubernur
2) Keputusan bupati
3) Keputusan walikota
Peraturan gubernur atau bupati/walikota dan
T
ahukah
K
amu
Materi muatan
perda men-
gandung asas
pengayoman,
kemanusiaan,
kebangsaan,
kekeluargaan,
kenusantaraan,
Bhinneka Tung-
gal Ika, keadi-
lan, kesamaan
kedudukan dalam
hukum dan
pemerintahan,
ketertiban dan
kepastian hu-
kum, keseimban-
gan, keserasian,
dan keselarasan.
Raperda dari kepala daerah
Raperda dari DPRD
Pembahasan bersama
Disetujui DPRD
Ditetapkan kepala daerah sebagai perda
Diundangkan dalam lembaran daerah
30
Pendidikan Kewarganegaraan 5
Sebutkan con-
toh peraturan
dan keputusan
kepala daerah
yang lainnya!
U
ji
D
iri
Sumber:
Gatra, 20 Agustus 2005
Gambar 2.2
Kepala daerah kabu-
paten berwenang membuat peraturan
bupati dan keputusan bupati
keputusan gubernur atau bupati/
walikota dibuat oleh gubernur
atau bupati/walikota selaku kepala
daerah. Ia adalah kepala pemerin-
tah dan daerah sehingga berwenang
mengeluarkan peraturan atau
keputusan kepala daerah tanpa
mengikutsertakan DPRD.
Peraturan kepala daerah atau
keputusan kepala daerah kedudu-
kannya lebih rendah dari peraturan
daerah. Peraturan dan keputusan
kepala daerah dibuat oleh kepala
daerah yang bersangkutan.
Peraturan kepala daerah dan
atau keputusan kepala daerah
merupakan aturan yang dibuat untuk melaksanakan
peraturan daerah (perda) atau peraturan lain yang
lebih tinggi.
Contoh peraturan dan keputusan kepala daerah
antara lain:
1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.
75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Mer-
okok.
2) Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
No. 561/K.295/2004 tentang Penetapan Upah Mini-
mum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005.
3) Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No.
20 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pember-
hentian Pamong Desa.
Kunjungilah kantor desa atau kelurahan di kabu-
paten atau kota tempat tinggal kalian! Mintalah
arsip sebuah peraturan yang dibuat oleh kepala
desa atau lurah yang ada. Setiap kelompok di-
harapkan memiliki satu buah peraturan yang
berbeda dengan kelompok lain.
Bacalah dengan saksama peraturan daerah ber-
sama dengan anggota kelompok!
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
31
Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini!
1
. Apa isi peraturan kepala desa atau lurah
tersebut dan diberi nomor serta tahun bera-
T
ugas 2.1
pakah peraturan daerah itu?
2. Kapan peraturan kepala desa atau lurah itu diundangkan?
3. Siapa nama kepala desa/lurah kota yang menetapkan peraturan
tersebut?
1. Sebutkan dua contoh peraturan perundangan di tingkat
pusat!
2. Sebutkan dua contoh peraturan perundangan di tingkat daer-
ah!
3. Apa beda antara peraturan daerah dengan peraturan kepala
daerah!
B. Contoh Peraturan Perundang-undangan
T
ugas 2.2
1. Contoh Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
a. Peraturan Lalu Lintas
Mengapa berjalan harus di jalur kiri? Mengapa kita menyebrang jalan
harus di jembatan penyeberangan atau zebra cross? Ya, semua itu karena
kita mentaati peraturan berlalu lintas.
Tata tertib berlalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undan-
gan. Peraturan tersebut adalah Undang-undang No 14 tahun 1992 tentang
Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya. Undang-undang
lalu lintas dan angkutan jalan raya ini ditetapkan oleh
DPR bersama Presiden. Dengan demikian, undang-
undang ini merupakan contoh peraturan perundang-
undangan tingkat pusat dan berlaku secara nasional.
32
Pendidikan Kewarganegaraan 5
Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara
Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan mengetahui tata cara berlalu lintas yang
benar maka akan mudah dihindarkan terjadinya pe-
langgaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah
penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Kalian juga bisa belajar dan berlatih untuk men-
taati peraturan lalu lintas. Misalnya sebagai pejalan
kaki hendaknya berjalan di sebelah kiri, menyeberang
melalui jembatan penyeberangan atau zebra cross,
menyeberang di perempatan pada waktu
tra
fi
c light
berwarna merah, dan seterusnya . Menjadi pejalan kaki
yang tahu tata cara berlalu lintas yang benar akan men-
ciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan diri.
b. Peraturan Anti Korupsi
Korupsi merupakan salah satu ancaman bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi san-
gat merugikan keuangan negara dan menyengsar
akan rakyat banyak. Oleh karena itu, korupsi meru-
pakan tindak kejahatan yang harus diberantas.
Peraturan perundang-undangan mengenai anti-
korupsi adalah Undang-undang No. 20 tahun 2001 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan adanya peraturan anti korupsi tersebut, pe-
merintah dan masyarakat Indonesia telah bertekad bulat
untuk memberantas korupsi. Peraturan perundangan ini
bersifat nasional dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.
Jadi siapapun, khususnya pejabat baik di tingkat pusat
dan daerah yang terlibat korupsi akan diadili. Setujukah
kalian dengan hal tersebut?
2. Contoh Peraturan Perundang-undangan di
Tingkat Daerah
a.
Peraturan tentang Pajak Daerah
Masih ingatkah kalian bahwa daerah memiliki
hak otonomi? Ya, daerah seperti provinsi, kabupaten
dan kota mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan
mengurus sendiri hal-hal yang menjadi urusan pemerin-
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
33
tahannya. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah
dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Salah satu usaha untuk meningkatkan kemandi-
rian dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan
mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah
melalui pajak daerah.
Apakah yang dimaksud pajak daerah? Pajak
daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah/Dipenda) yang digunakan untuk membiayai
rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda).
Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan
di daerah mengenai pajak daerah:
1) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun
2003 tentang Pajak Parkir.
2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Ta-
hun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan
Restoran.
3) Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pajak Pengambilan
Sarang Burung Walet.
4) Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2003 tentang Pajak
HiburanWilayah Provinsi DKI
Jakarta.
b. Peraturan Larangan Mer-
okok
Beberapa daerah sudah mem-
buat peraturan mengenai lerangan
merokok di tempat umum. Salah
Sumber:
www.picasaweb.google.com
Gambar 2.3
Parkir kendaraan bermotor
diatur dalam peraturan daerah
34
Pendidikan Kewarganegaraan 5
dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan kepala desa.
Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa
setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan
Desa.
Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) atau badan yang sejenis dapat mengajukan
rancangan peraturan desa. Rancangan itu selanjut-
satunya adalah provinsi DKI Jakarta. Jakarta sebagai
kota besar, sangat dirugikan oleh banyaknya polusi
udara yang disebabkan kendaraan bermotor. Lebih
lagi banyaknya tempat-tempat umum yang dapat di-
gunakan untuk merokok semakin mengganggu warga
ibu kota.
Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang
Merokok.
Peraturan daerah tentang larangan merokok ini
masih terbatas di kota-kota besar. Tempat-tempat
umum di kota-kota besar biasanya menjadi tempat
bertemunya warga dengan berbagai kepentingannya.
Misalnya di pusat perkantoran, perbelanjaan, kampus
dan sekolah. Provinsi Yogyakarta juga sudah membuat
perda tentang larangan merokok kawasan-kawasan
tertentu. Apakah di kotamu ada peraturan tentang
larangan merokok?
4. Peraturan Desa
Desa merupakan wilayah yang berada di kabupaten
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sendiri. Untuk mengatur penyeleng-
garaan pemerintahan di desa dibuat peraturan desa.
Peraturan desa termasuk pula jenis peraturan
daerah. Peraturan desa berbeda dengan peraturan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan desa
Apa kepan-
jangan DKI
Jakarta?
U
ji
D
iri
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
35
Apakah
antara desa
yang satu den-
gan desa yang
lain mempu-
nyai aturan
yang sama?
U
ji
D
iri
nya dibahas bersama. Setelah disetujui Badan Per-
musyawaratan Desa maka rancangan itu ditetapkan
oleh kepala desa menjadi peraturan desa.
Isi yang diatur dalam peraturan desa pada umum-
nya hampir sama dengan isi peraturan daerah lainnya.
Misalnya tentang:
a. Keuangan desa
b. Pembangunan desa
c. Pasar desa
d. Perizinan hajatan
Jadi, peraturan desa dibentuk untuk menetapkan
isi materi, antara lain:
a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
masyarakat desa.
c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan
desa.
d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi
masyarakat dan atau keuangan desa.
Peraturan desa mempunyai kedudukan hukum
tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa
serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan
terhadap desa tersebut. Peraturan desa tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang
lebih tinggi derajatnya. Pemerintah kabupaten dapat
membatalkan peraturan desa dan keputusan kepala
desa yang bertentangan dengan kepentingan umum
atau peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
Selain peraturan desa terdapat keputusan kepala
desa. Keputusan kepala desa adalah peraturan yang
dibuat kepala desa untuk melaksanakan peraturan
desa.
Apakah tempat tinggal kalian termasuk wilayah
desa? Adakah peraturan desa di tempat tinggal ka-
lian?
T
ahukah
K
amu
Anggota Badan
Pemusyawaratan
Desa adalah wak-
il dari penduduk
desa bersangku-
tan yang ditetap-
kan dengan cara
musyawarah dan
mufakat.
36
Pendidikan Kewarganegaraan 5
Rp1.000,00 untuk mobil. Masyarakat pada umumya
belum tahu adanya perda baru tentang parkir ini.
Peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh
kepala daerah perlu disebarluaskan kepada masyarakat
daerah agar mengetahuinya. Pemerintah daerah berke-
Peraturan daerah yang lama mengatur tarif parkir sebesar Rp300,00
untuk sepeda motor dan Rp500,00 untuk mobil. Peraturan daerah yang
baru mengatur tarif parkir sebesar Rp500,00 untuk sepeda motor dan
Setiap kelompok mencari peraturan daerah
(perda) yang ada di daerahmu masing-masing
sebanyak 2 buah. Peraturan daerah tersebut
mengatur tentang pajak.
Sumber-sumber dapat kalian dapatkan dari buku-
buku, koran, sekretariat daerah, internet, atau
wawancara dengan para pejabat di daerah.
Hasilnya dipajang di majalah dinding kelas!
1. Siapakah yang membuat undang-undang?
2. Siapakah yang membuat peraturan daer-
ah?
T
ugas 2.3
3. Apa yang dimaksud undang-undang organik?
C.
Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Setelah mengetahui contoh-contoh peraturan perundang-undangan,
sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana supaya peraturan perundang-
T
ugas 2.4
undangan itu secara keseluruhan isinya dapat diketahui masyarakat dan
dapat dilaksanakan masyarakat?
Misalnya, ada peraturan daerah yang baru mengenai tarif parkir.
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
37
wajiban menyebarluaskan peraturan daerah yang telah
diundangkan dalam lembaran daerah. Cara penyebar-
luasan peraturan daerah itu, antara lain:
1. Melalui pertemuan-pertemuan antara pejabat
daerah dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu
dikemukakan adanya peraturan daerah baru yang
perlu diketahui masyarakat luas.
2. Melalui pemuatan peraturan daerah itu di suatu
media, misalnya koran atau brosur yang dibuat
oleh pemerintah daerah.
3. Pejabat daerah mengadakan konferensi pers bahwa
ada sejumlah peraturan daerah baru yang telah
ditetapkan kepala daerah.
4. Membuat papan pengumuman tentang isi sebuah
peraturan daerah dan peraturan daerah yang
dimaksudkan. Misalnya: di tepi jalan dipasang
papan yang bertuliskan “Tarif sepeda motor:
Rp500,00. Tarif mobil: Rp1.000,00. Berdasarkan
Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Tarif Parkir di
Jalan Raya”.
Apabila sudah disebarluaskan kepada masyarakat
maka diharapkan masyarakat segera tahu akan adanya
peraturan daerah baru. Jika sudah tahu maka diharap-
kan pula melaksanakan apa yang tertuang dalam
peraturan daerah tersebut.
Suatu peraturan daerah yang sudah diundangkan
dan disebarluaskan kepada masyarakat maka memiliki
kekuatan hukum yang mengikat secara luas. Artinya
masyarakat harus taat dan melaksanakan peraturan
daerah itu. Warga tidak bisa menolak dengan alasan
bahwa ia belum tahu akan adanya peraturan daerah
tersebut.
Misalnya, seseorang yang sedang memarkir
sepeda motornya menolak ditarik parkir sebesar
Rp500,00 dengan alasan ia tidak tahu bahwa parkirnya
sekarang sebesar itu. Ia akan tetap ditarik parkir sebe-
sar Rp500,00. Jika tetap tidak mau maka diberi sanksi
Mengapa pera-
turan daerah
yang telah
ditetapkan
oleh kepala
daerah perlu
disebarluas-
kan kepada
masyarakat
daerah?
U
ji
D
iri
Apa akibat-
nya jika tidak
melaksanakan
peraturan
daerah?
U
ji
D
iri
38
Pendidikan Kewarganegaraan 5
yaitu tidak boleh parkir.
Contoh lain adalah peraturan daerah tentang laran-
gan membuang sampah sembarangan di kota. Warga
tidak bisa lagi menolak dengan alasan belum tahu bahwa
sekarang dilarang membuang sampah sembarangan.
Kalau ia tetap membuang sampah tersebut karena
benar-benar belum tahu maka ia tetap dikenai sanksi.
Contohnya lagi adalah larangan untuk tidak belok kiri
kecuali kendaraan roda dua atau roda tiga.
Suatu peraturan yang telah diundangkan secara
resmi maka berlaku bahwa semua orang dianggap
telah mengetahui akan peraturan itu. Sebab kalau
tidak demikian maka banyak orang akan berda-
lih atau beralasan tidak tahu akan
peraturan itu. Jika demikian maka
peraturan itu akan sulit berlakunya
di masyarakat.
Kita sebagai warga sudah se-
layaknya untuk melaksanakan apa
yang dinyatakan dalam suatu pera-
turan daerah. Kita taat dan melak-
sanakan peraturan daerah itu, oleh
karena:
1. Peraturan daerah itu sudah dis-
etujui oleh DPRD yang merupakan
wakil rakyat di daerah.
2. Peraturan daerah sebagai pe-
doman penyeleng garaan pemerin-
tahan dan mengatur masyarakat di
daerah.
3. Peraturan daerah itu untuk
menciptakan ketertiban, keamanan, dan kes-
ejahteraan rakyat di daerah.
4. Peraturan daerah itu sebagai wujud dari hukum
nasional yang perlu ditaati setiap warga negara.
5. Kesadaran sebagai warga negara maupun warga
daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam
pembangunan.
Sebelum menjadi peraturan daerah, masyarakat
atau warga berhak memberi masukan baik lisan atau
Sumber:
Tempo 5 Maret 2006
Gambar 2.4
Larangan belok kiri bagi
kendaraan roda empat
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
39
tulisan pada saat pembahasan rancangan peraturan
daerah (raperda). Raperda juga harus disebarluaskan
pada masyarakat agar masyarakat dapat menilai serta
menanggapi.
Bagaimana
caranya?
Misalnya sekelompok masyarakat mendatangi
DPRD dan berdialog dengan para anggota DPRD
mengenai raperda yang akan dibahas bersama kepala
daerah. Contoh lain, warga memberi masukan kepada
kepala daerah berkenaan dengan rancangan peraturan
daerah yang nanti akan dibahas dengan DPRD.
Bagaimana seandainya suatu peraturan daerah
justru memberatkan warga di daerah? Misalnya
peraturan daerah tentang perizinan. Sebagian besar
masyarakat daerah keberatan karena dengan pera-
turan daerah baru itu, masyarakat dikenai biaya per-
izinan yang lebih besar dari sebelumnya.
Masyarakat dapat mengadukan kembali kepada
pemerintah daerah atau DPRD tentang keberatan
ini. Misalnya dengan mengirim surat, kotak pos, me-
nelepon, mengadakan pertemuan, mendatangi, dan
sebagainya. Atas keberatan itu dapat saja peraturan
daerah itu diperbaiki kembali.
Carilah sebuah peraturan daerah di wilayah
tempat tinggal kalian!
Apa yang harus dilaksanakan masyarakat dari
isi peraturan daerah tersebut?
Apa keun-
tungan yang
dapat diper-
oleh apabila
kita taat pada
peraturan
yang berlaku
di daerah mas-
ing-masing?
U
ji
D
iri
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 5
Gambar 2.5
Bupati mengadakan pertemuan dengan warga
untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah
40
Pendidikan Kewarganegaraan 5
Bagaimana masyarakat melaksanakan isi pera-
turan daerah itu?
Tugas dilakukan secara kelompok.
Lakukan wawancara pada warga yang terkena
peraturan daerah itu.
Contoh, perda tentang parkir. Lakukan wawan-
cara dengan para juru parkir dan orang-orang
yang sedang memarkir kendaraannya. Bagaima-
na jawabannya?
Hasil kerja disusun dalam suatu karangan sing-
kat.
Hasil karangan dibacakan di muka kelas!
Warga Desa Tanon sering mengadakan ja-
T
ugas 2.5
muan jika punya hajatan. Banyak warga berdatangan sambil mem-
bawa berbagai bahan makanan pokok serta uang untuk sumbangan
kepada orang yang sedang punya hajat. Dengan seringnya warga
punya hajatan maka banyak pula warga Desa Tanon yang kesulitan
dalam hal keuangan. Pendapatan warga kebanyakan habis untuk
sumbangan.
Keluarga Mardi akan punya hajat sehubungan dengan kelahi-
ran cucunya. Keluarga tersebut sudah menyiapkan acara besar agar
nanti banyak orang yang datang dan menyumbang.
Namun, Bapak Karman Kepala Desa Tanon sudah menyam-
paikan pengumuman bahwa kelahiran seorang anak tidak perlu
dirayakan besar-besaran. Hal ini sudah menjadi ketentuan peraturan
T
ugas 2.6
desa yang baru saja ditetapkan. Peraturan desa itu telah mendapat
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
1. Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga Mardi dengan adanya
peraturan desa tersebut?
2. Apakah tindakan Bapak Karman sudah benar?
3. Apa yang akan kalian lakukan seandainya kalian adalah ang-
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
41
gota BPD Desa Tanon?
4. Apa yang akan kalian lakukan seandainya kalian adalah warga
Desa Tanon yang telah diundang oleh keluarga Mardi sehubun-
gan dengan hajatan tersebut?
5. Mengapa Desa Tanon perlu mengeluarkan sebuah peraturan
desa bahwa kelahiran seorang anak tidak perlu dilakukan acara
secara besar-besaran?
Buatlah kelompok dengan teman kalian. Kemudian carilah gambar di
koran atau majalah yang menunjukkan sikap patuh dan tidak patuh
terhadap peraturan tata tertib lalu lintas. Susunlah gambar-gambar
tersebut dalam sebuah kliping dan kumpulkan kepada bapak atau
ibu guru kalian!
1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan
mengikat secara umum.
2. Peraturan perundang-undangan meliputi peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan
di tingkat daerah.
3. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat mencakup UUD
T
ugas 2.7
1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.
4. Peraturan daerah meliputi:
a. Peraturan daerah provinsi, kabupaten, dan kota
b. Peraturan kepala daerah
42
Pendidikan Kewarganegaraan 5
Latihan Soal
a. warga negara
c. DPRD
b. presiden
d. MPR
4. Peraturan perundang-undangan akan berjalan dengan baik jika
. . . .
a. dipermasalahkan dan dilanggar
b. ditulis dan dibaca oleh setiap warga
c. Peraturan desa
5. Sebagai warga negara maupun warga daerah kita sudah se-
layaknya taat dan melaksanakan peraturan perundang-undan-
gan.
6. Peraturan di bawah yang isinya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan.
7. Masyarakat dapat berperan serta memberi masukan terhadap
rancangan suatu peraturan daerah. Warga daerah juga dapat
mengajukan keberatan atas peraturan daerah yang dirasakan
memberatkan warga masyarakat di daerah tersebut.
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi
tanda silang (X) pada huruf
a
,
b
,
c
atau
d
!
1. Sumber dari segala sumber hukum tertulis di Indonesia adalah
. . . .
a. Pancasila
c. Tap MPR
b. UUD 1945
d. undang-undang
2. Lembaga di bawah ini yang berwenang membuat peraturan pe-
merintah pengganti undang-undang adalah . . . .
a. DPR
c. presiden
b. MPR
d. menteri
3. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama
. . . .
R
ingkasan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
43
c. dihafalkan dan dipahami setiap warga
d.
dilaksanakan dan ditaati setiap warga
5. Jika diterima DPR maka peraturan pemerintah pengganti
undang-undang tersebut harus . . . .
a. disatukan
c. direvisi
b. diganti
d. dibiarkan saja
6. Peraturan perundang-undangan yang dapat dibuat oleh kepala
daerah tanpa mengikutsertakan DPRD adalah . . . .
a. undang-undang
c. peraturan bupati
b. peraturan pemerintah
d. peraturan desa
7. Suatu peraturan daerah wajib diundangkan dalam . . . .
a. lembaran negara
c. lembaran berita
b. lembaran daerah
d. berita daerah
8. Masyarakat daerah berhak memberi masukan terhadap peny-
usunan peraturan daerah pada saat . . . .
a. pengajuan rancangan
c. persetujuan DPRD
b. pembahasan bersama
d. penetapan kepala daerah
9. Kepala desa berhak membuat . . . .
a. peraturan desa
c. keputusan desa
b. tata tertib desa
d. keputusan kepala desa
10. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan maka
berlaku anggapan bahwa . . . .
a. masyarakat taat pada peraturan perundang-undangan itu
b. masyarakat siap dengan peraturan perundang-undangan
itu
c. masyarakat telah mengetahui peraturan perundang-
undangan itu
d. masyarakat terikat dengan peraturan perundang-undangan
itu
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
singkat dan benar!
1. Tuliskan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar-
kan tingkatannya!
2. Siapakah yang berhak mengajukan rancangan peraturan daer-
ah?
3. Apakah peraturan daerah itu isinya boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Mengapa?
4. Berikan dua contoh partisipasi masyarakat dalam pembuatan
perda!
44
Pendidikan Kewarganegaraan 5
5. Meliputi apa sajakah peraturan daerah itu?
6. Siapakah yang berwenang mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang?
7. Siapakah yang berwenang membuat peraturan pemerintah?
8. Negara Indonesia adalah negara hukum. Apa maksudnya?
9. Sebutkan peraturan di sekolah yang harus kalian taati!
10. Apa akibatnya jika kita tidak menaati tata tertib sekolah?